PPID KABUPATEN FLORES TIMUR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

”Flores Timur Produktif dan Inovatif menuju Lewotana Flores Timur yang Maju, Berdaya dan Berkelanjutan”

LEWOTOBI DUKA FLORES TIMUR DUKA KITA BERSAMA

ILE LEWOTOBI LAKI-LAKI BERADA DI KECAMATAN WULANGGITANG SEJAK 03 NOVEMBER 2024 S/D SEKARANG MENGALAMI ERUPSI DAN AKTIVITAS VULKANOLOGI LAINNYA MEMAKSA LEBIH DARI 11.553 JIWA MENGUNGSI DI KECAMATAN TITEHENA, KECAMATAN ILE BURA, KECAMATAN WULANGGITANG, KECAMATAN DEMON PAGONG, KECAMATAN LEWOLEMA, KECAMATAN ILE MANDIRI, KECAMATAN LARANTUKA, KECAMATAN DI PULAU ADONARA SERTA KE KABUPATEN SIKKA MARI BERGANDENGAN TANGAN BERSAMA, PULIH LEBIH CEPAT, BANGKIT LEBIH KUAT LEWOTANAH FLORES TIMUR

ERUPSI GN.LEWOTOBI LAKI-LAKI

SITUASI GN.LEWOTOBI LAKI-LAKI TANGGAL 12 NOVEMBER 2024 MASIH TERUS MENGELUARKAN SEMBURAN LARVA PIJAR DAN LAHAR PANAS. ERUPSI TERUS TERJADI DENGAN STATUS AWAS.

TEMPAT PENGUNGSIAN BOKANG WOLOMATANG

PENDAMPINGAN DI BOKANG WOLOMATANG KECAMATAN TITEHENA KEPADA PARA PENGUNGSI ERUPSI GN.LEWOTOBI LAKI-LAKI YANG JUGA MENGUNGSI KE BEBERAPA KECAMATAN DI KABUPATEN FLORES TIMUR LEWOTOBI, DUKA FLORES TIMUR,DUKA KITA BERSAMA

Layanan Informasi Publik

Klik pada icon untuk melihat detail

Daftar Informasi Publik

Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik. Melalui aplikasi PPID Kemendagri yang digunakan ini, badan publik dapat mempublikasi informasi yang dikuasai yang selanjutnya tersusun sebagai DIP secara otomatis.

Informasi Berkala

Informasi Serta Merta

Informasi Setiap Saat

Permohonan Informasi

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 selain itu setiap permohonan informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik. Melalui aplikasi PPID Kemendagri ini setiap orang dapat mengajukan permohonan informasi secara mudah. Selain itu badan publik dapat memberi respon permohonan informasi yang diajukan sesuai ketentuan undang-undang.

Kunjungi

Laporan Pelayanan

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2008 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa badan publik memiliki kewajiban membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik. Melalui aplikasi PPID Kemendagri ini setiap aktifitas terkait pendokumentasian informasi publik serta pelayanan informasi publik akan tercatat dan secara otomatis dan dapat dihasilkan laporan pelayanan informasi publik.

Kunjungi

Layanan Kepuasan Masyarakat

Partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi, memberikan masukan dan saran untuk peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan informasi sangat dibutuhkan. Untuk itu Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah mengharapkan kesediaan seluruh pemohon dan pengguna informasi publik untuk dapat mengisi survey layanan kepuasan masyarakat.

Kunjungi